Iklan

Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

Friday, April 17, 2020, April 17, 2020 WIB Last Updated 2020-06-18T06:29:56Z

GO1news.com | Pembagian bantuan tunai bagi warga terdampak Covid-19 membuat sebagian kepala desa khawatir akan terjadi konflik.

Seperti di Kabupaten Garut, ada sejumlah kepala desa yang bahkan tidak mau menyalurkan bantuan tersebut.

Bupati Garut Rudy Gunawan membernarkan adanya beberapa kepala desa yang mengatakan khawatir jika dananya tidak cukup.

“BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah,” kata Rudy kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Tidak cukupnya dana dikhawatirkan membuat bantuan tidak merata hingga terjadi kecemburuan sosial.

Kepala desa juga tidak mau nantinya masyarakat protes karena tidak menerima bantuan.

Thinkstock ilustrasi uangRudy menyebut kepala desa berharap dana bantuan sebaiknya dikurangi agar bisa dibagi rata.

“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Sementara Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan ada 450.000 KK yang diajukan kepala desa untuk mendapatkan bantuan.

Rencananya, mereka akan diberi bantuan dari berbagai program, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, juga pemerintah desa.

“Kita mengharapkan semua program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” kata Helmi.

Namun hingga saat ini, kata Helmi, bantuan dari pemerintah belum ada yang turun.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.

Melalui berbagai program, Asisten Daerah (Asda) I Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana yakin jumlah 450.000 KK tersebut bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Namun hal tersebut bisa dilakukan asalkan dipastikan tak ada penerima bantuan ganda.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Nantinya, bantuan tunai dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan mengkaver 310.000 KK.

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” kata Nurdin.

Lalu ada pula bantuan provinsi yaitu penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima yang diambil dari data non-DTKS.

“Yang dari data DTKS, ada 47.000 KK, non-DTKS ada 61.000 KK yang akan menerima program bantuan Provinsi,” kata dia.

Dari Kementerian Sosial pun akan memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada sekitar satu juta KK. Khusus di Garut diperkirakan ada 50 ribu KK. (ss)
Komentar

Tampilkan

Terkini

SELEBRITI

+